Undang Undang Desa berdampak keterikatan desa atas pemerintahan pusat. dinamika kegiatan desa tentang pembelajaran aparatur pemerintah desa sangat perlu di berlakukan demi terciptanya kapasitas yang mumpuni. Pembinaan dari kejaksaan dan Dinas PMD diharapkan memajukan segala aspek sesuai fungsinya. bukti dari Pemeriksaan beberapa kewenangan serta kewajiban desa seperti SPJ suatu kegiatan ditemukan beberapa bukti pajak yang bodong. hal ini menimbulkan beberapa kegiatan yang membuat desa menjadi pusat perhatian dari aparatur penegak hukum.   keterbukaan terkait informasi public terkait pemerintah desa memang harus di lakukan guna hak masyarakat untuk apa kegunaan dari dana desa. demi terciptanya kenyamanan dan ketertiban di desa. akan terapi informasi tidak bisa dilakukan secara men detail karena ada beberapa informasi yang harus dijaga demi keamanan suatu desa.